Februari 17, 2025

Metrosoerya.com

Berani, Tegas & Tajam

Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL Turut Berperan Dalam Peringatan Satu Tahun Korps Hukum

Spread the love

METROSOERYA||TNI AL. Koarmada II Surabaya  menjadi hari spesial menandai genap satu tahun Korps Hukum TNI AL. Tugas-tugas bidang hukum di lingkungan TNI AL sebenarnya telah dijalankan sejak pembentukan Korps Dinas Chusus tahun 1970 dan diperkuat dengan peresmian organisasi Dinas Hukum Angkatan Laut tahun 1992. Peringatan satu tahun Korps Hukum menjadi momentum untuk semakin profesional dalam penegakkan hukum termasuk peran penting pada Maritime Task Force (MTF) TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL.

Kontribusi TNI AL dalam pemeliharaan perdamaian dunia melalui pengiriman Satgas MTF yang saat ini merupakan Satgas keempat belas selalu mengikutsertakan Perwira Hukum dalam Daftar Susunan Personelnya. Letda Laut (H) Dzulkarnain Alghafuru S. Dipercaya sebagai Perwira Hukum Satgas MTF TNI Konga XXVIII-N/ UNIFIL dengan tugas penting sebagai penasehat hukum Dansatgas untuk mendukung keberhasilan misi di Area of Maritime Operation yang sangat kompleks dan dinamis. Diantara keputusan penting yang diambil adalah upaya pencarian dan penyelamatan terhadap 232 pengungsi yang kapalnya tenggelam di Laut Mediterania. Sekalipun tidak secara spesifik disebutkan dalam Mandat PBB, namun langkah penyelamatan oleh Satgas tersebut merupakan wujud kepatuhan hukum yang mendapat respon positif dari dunia internasional dan menjadi rujukan dalam penyusunan SOP UNIFIL. Perwira hukum juga terlibat langsung dalam melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut berdasarkan kebijakan politik negara.

Perwira Hukum menjadi bagian dari motor ketaatan hukum prajurit Satgas terhadap berbagai aturan hukum termasuk yang diberlakukan PBB dan UNIFIL. Perwira hukum berperan membangun kesadaran hukum dan memberikan pencerahan terkait materi hukum antara lain UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Desersi dan Insubordinasi, asusila, LGBT, KDRT, pertanahan, Hukum Laut Internasional/UNCLOS 1982, aturan pelibatan, keankuman, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Perwira Hukum juga berkontribusi memberikan rekomendasi kepada MTF Commander (saat ini dijabat Perwira Tinggi berkebangsaan Jerman) dalam menyusun aturan pelibatan, SOP, maupun kebijakan untuk keberhasilan misi.@Red

Loading

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *