Ini Komentar Ketum JCW Terkait Program KURMA Kabupaten Sidoarjo

Sidoarjo – Metrosoerya.com

     Program Kartu Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) yang akan diluncurkan kedua kalinya oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Pemkab) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan disalurkan melalui Dinas Koperasi (Diskop) Kabupaten Sidoarjo mendapat tantangan dari beragam pihak.

     Diantaranya, adalah Aliansi Peduli Pemilu Jurdil (APPJ) yang melakukan demo di Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Kejari) dan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo (19/10/2023.red) karena menurutnya, program yang semestinya murni untuk UMKM diduga digunakan oleh oknum calon legislatif (Caleg) partai politik tertentu untuk kepentingan politik demi meraih suara pada Pileg 2024.

     Selain itu juga, Sigit Imam Basuki, ST, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Java Corruption Watch (JCW) juga memberikan komentar terkait hal itu.

     Saat ditemui oleh awak media ini Sigit menyatakan bahwa sejak awal dirinya tidak sepakat dengan adanya program KURMA karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan habis indikasinya hanya untuk dihambur-hamburkan kepada UMKM dadakan justru UMKM yang sebenarnya tidak dapat.

     “Akhirnya terjadi kecemburuan sosial. Gara-gara ada tim sukses (TS) penguasa yang memanfa’atkan program pemerintah itu,” ucap Sigit. Jum’at (20/10/2023)

     Disinggung terkait program yang menghabiskan uang belasan miliar rupiah yang dibagi-bagikan secara gratis (hibah) kepada UMKM yang diduga tidak tepat sasaran dan menjadi alat kendaraan oknum tertentu untuk kepentingan politik. Ia memberikan tanggapan bahwa programnya baik asal tepat sasaran dan tidak tidak dimanfa’atkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

     “Pemerintah harus turun lapangan dan dilakukan pembinaan. Jangan UMKM dadakan itu direalisasi, jadi harus betul-betul turun ke bawah (desa) dan memverifikasi data faktual. Ada yang pura-pura pinjam nama setelah beberapa bulan tutup kan ada yang seperti itu,” bebernya.

     Ia melihat program KURMA tahap pertama, pelaku UMKM setelah menerima dana, berjalan beberapa bulan kemudian tidak berlanjut akhirnya tutup.

     “Dikhawatirkan UMKM dadakan ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang memanfa’atkan program ini. Misalnya,  jika dapat satu juta rupiah kamu saya kasih 600rb, yang 400rb saya, diam aja yang penting kamu dapat, jangan sampai terjadi seperti itu,” ungkap Sigit.

     Merujuk pada program KURMA pertama yang dinilai tidak tepat sasaran Sigit berpendapat, pemerintah harus jeli dan melakukan verifikasi data faktual supaya benar-benar tepat sasaran. “Jadi jangan asal comot sehingga tidak terjadi manipulasi data, sebagai tindakan preventif,” tandasnya.

     Terkait ada yang melakukan demo, ia merespon positif dan meng-apresiasi karena merupakan salah satu cara tindakan preventif untuk pemerintah supaya KURMA yang akan datang jangan dicairkan dulu. “Bila dana itu dicairkan akan ditunggangi oleh oknum Bacaleg yang terjadi saat ini, saya yakin dikemudian terindikasi ada perbuatan melawan hukum,” ujarnya.

     Sigit berpandangan, sebaiknya dana yang diberikan kepada pelaku usaha jangan dana hibah melainkan dalam bentuk kredit lunak misal bunga 3 persen pertahun,sehingga APBD tidak terkuras dan pelaku UMKM bisa mempertanggung jawabkan laporan keuangan, karena sumber dana tersebut dari hasil pajak masyarakat. (yun)