Ketum JCW: KPK Harus Tegak Lurus Dalam Tangani OTT Di Sidoarjo

Sidoarjo – Metrosoerya.com
10 orang berhasil ditangkap Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) diantaranya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni AG, pejabat bagian administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Sidoarjo, AS dan S, keduanya adalah pejabat Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. OTT terjadi pada tanggal (26/1/2024.red)
Dalam OTT itu, lembaga anti rasuah menyita uang sebagai barang bukti. Dugaan korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Terkait hal itu, setelah dilakukan gelar perkara statusnya dinaikan ke penyidikan. Seperti dilansir oleh beberapa media, pihak KPK segera memanggil Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali untuk dimintai keterangannya.
Atas keberhasilan yang dicapai KPK dalam mengungkap korupsi di Sidoarjo atas kinerjanya, salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sidoarjo, Java Corruption Watch (JCW) mengapresiasinya.
Menurut Ketua Umum JCW, Sigit Imam Basuki, S.T kinerja KPK dalam memberantas korupsi di Sidoarjo perlu diapresiasi. Karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menyesengsarakan masyarakat khususnya warga Sidoarjo.
“Kami mendukung kinerja KPK yang telah menangkap atau memeriksa para pelaku korupsi yang terjaring OTT terkait pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sidoarjo,” ucap Sigit. Senin (29/1/2024) di ruang kerjanya.
Ia berharap kepada KPK kasus tersebut tidak hanya berhenti sampai pemeriksaan di dinas terkait saja. Tapi tangkap aktor intelektual dibalik pemotongan dan retribusi daerah.
“Kami sebagai warga Sidoarjo sangat terdampak langsung dengan permasalahan yang saat ini terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Kami harap pimpinan KPK tegak lurus pada pendiriannya selaku Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam melakukan pemeriksaan terkait OTT tersebut dan untuk menjaga kredibilitas dan nama KPK,” jelasnya.
Ketua Umum LSM penggiat anti korupsi juga berharap kepada KPK untuk menangkap aktor intelektual yang bermain di perkara tersebut. Karena lembaga anti rasuah ini sangat diharapkan oleh masyarakat untuk membuka sejelas-jelasnya siapa aktor intelektual di Sidoarjo yang melibatkan ASN. (yun)