Sidoarjo – Metrosorya.com
Beberapa dalang wayang kulit Gagrak Porongan dan Dewan Kesenian Sidoarjo (Dakesda) mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo. Selasa (20/2/2024). Pasalnya, dana Rp. 600 juta untuk pengkaderan dalang dan pagelaran wayang diduga disunat hingga separuh lebih.
Para Dalang ditemui Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo, Tirto Adi yang didampingi Kepala Bidang Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa Sastra, Kartini. Di kesempatan itu juga dihadiri Ketua Dakesda, Ribut Rijono dan perwakilan dalang, Tawar Gonzales.
Pertemuan tersebut hampir dua jam sempat terjadi bersitegang antara Kartini dengan Tirto Adi. Karena Kartini menolak perintah Kadis Dikbud untuk menyerahkan dana sepenuhnya ke Dakesda guna pertunjukan wayang kulit.
Kartini sempat mengancam tidak akan menyerap dana sebesar Rp 600 juta yang tercantum dalam APBD Sidoarjo 2024 tersebut jika ia hanya diberi kewenangan untuk membantu Dekesda dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Ia berdalih, pihaknyalah yang punya kewenangan penuh untuk mengatur pembelanjaan dana belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan. Karena kengototannya itu yang kemudian hampir memicu keributan dengan salah satu pendamping kelompok dalang tersebut.
Atas kejadian itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, Kadis Dikbud mengajak seluruh undangan keluar keluar ruangan dan melanjutkan dialog di lobi depan kantor dinasnya.
Ki Pringgo salah satu perwakilan mengadukan tindakan Kartini yang menurutnya telah membatalkan pagelaran wayang kulit di Desa Candi Pari Kecamatan Porong Sidoarjo secara sepihak. Padahal kegiatan akan dilaksanakan pada 25 Pebruari 2024 mendatang.
“Waktu itu saya diminta Bu Kartini untuk ndalang dengan honor Rp 21 juta. Saya sempat minta tambah jadi Rp 26 juta atau setidaknya Rp 25 juta. Tapi tiba-tiba dia tidak bilang apa-apa lagi. Yang saya dengar, pagelaran wayang itu ditunda karena saya yang tidak bersedia,” bebernya.
Menurut dalang muda tersebut, angka Rp. 21 juta itu sangat rendah. Dalam audiensi beberapa waktu lalu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor sempat mengatakan uang Rp 600 juta dipakai untuk membiayai 12 pagelaran wayang kulit selama tahun anggaran 2024 ini.
“Jadi hitung-hitungannya Rp 50 juta per pagelaran. Kalau dikurangi dengan pajak, kira-kira nilainya sekitar Rp 44,5 juta,” jelasnya dalang muda.
Ia mempertanyakan penggunaan sisa dana sebesar Rp 23,5 juta itu, dan dijawab untuk membiayai sewa panggung, terop dan sound system.
“Ini lebih aneh lagi. Sepengetahuan saya, untuk ubo rampe (peralatan-red) seperti itu harganya tidak lebih besar dari biaya pagelaran. Dan lagi bupati juga sudah menegaskan kalau penangananya diserahkan ke Dekesda. Bahkan Ketua Dekesda juga sudah diminta menandatangani pakta integritas bermeterai di kertas berkop Dikbud Sidoarjo,” ujarnya lagi.
Menurutnya, biaya pegelaran wayang kulit memang terbilang besar karena melibatkan puluhan orang. Mulai dari dalang, sinden, penabuh gamelan dan kru lainnya. Belum lagi biaya sewa alat serta dana latihan sebelum pertunjukan.
Menanggapi pengaduan itu, Tirto berjanji akan menuntaskan sesegera mungkin. “Nanti kita akan kolaborasikan antara Dikbud, Dekesda dan para dalang supaya kegiatan ini tetap bisa berjalan sesuai rencana. Sudah tidak ada masalah terkait hal itu,” elaknya.
Sementara itu Tawar Gonzales mengatakan pihaknya akan melihat dulu implementasi dan komitmen Tirto Adi tersebut. “Kita tunggu saja. Karena sekarang masalahnya itu antara dia (Kadin Dikbud Sidoarjo-red) dengan anak buahnya sendiri yang masih ngotot,” katanya kalem.
Jika komitmen tersebut diingkari, pihaknya akan bawa persoalan tersebut ke DPRD Sidoarjo. “Saat ini juga kami buat surat dan kirimkan ke pimpinan dewan. Kami minta agar ada hearing untuk membahas masalah ini. Kami yakin pasti ditanggapi karena Pak Usman (Ketua DPRD Sidoarjo-red) sangat peduli dengan budaya dan kesenian lokal.” Pungkasnya.(yun)
