Ketua DPRD Sidoarjo: Jangan Sampai Ego Sektoral Dalam Penanganan Banjir
Sidoarjo – Metrosoerya.com.- Banjir belakangan yang hampir menggenangi Kabupaten Sidoarjo karena curah hujan tinggi, pendangkalan sungai, sampah, aliran sungai ditumbuhi tumbuhan gulma (enceng gondok dll) ditambah dengan air rob (air laut menuju ke darat) pasalnya Sidoarjo merupakan daerah pesisir. Hal inilah menjadi catatan penting Abdillah Nasih Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo di akhir tahun 2024.
Ia menjelaskan bahwa, banjir jangan sampai terjadi di tahun 2025. Selain beberapa hal tadi, Sidoarjo juga memiliki kontur tanah yang menjadi ciri khas tanah Delta yakni banyak sungai afur
dan dekat bibir pantai yang setiap saat, tanggal-tanggal tertentu ada rob.
“Nah, dua hal plus satu itu yang kemudian harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar kejadian banjir besar melanda itu bisa diantisipasi tahun 2025. Dan ini sebenarnya tidak hanya terjadi tahun ini, beberapa tahun kemarin sudah juga terjadi. Harusnya, menjadi pelajaran yang berharga sehingga bisa mengambil langkah-langkah yang strategis dan antisipatif,” jelasnya. Selasa sore (31/12/2024)
Untuk menanggulangi masalah tersebut DPRD Sidoarjo welcome siap untuk menyetujui mengalokasikan anggaran yang dibutuhkan. Karena demi masyarakat, khususnya Sidoarjo yang bebas banjir.
Politikus PKB itu menjelaskan pentingnya kerjasama antara pihak kabupaten dan provinsi karena beberapa sungai kewenangannya ada di provinsi, BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai)
Nasih berpesan kepada stakeholder terkait supaya membuat konsep yang jelas, perencanaan yang pas. Semua anggaran sudah disediakan. “Terjadi hujan baru ngomong. Ya mulai hari ini sudah direncanakan mengantisipasi ketika musim hujan di tengah tahun depan nanti. Tindakan preventif sangat perlu.” tegas Nasih
Selain itu, ia meminta kepada desa-desa untuk membuat Perdes terkait larangan menutup saluran kecil, saluran lingkungan, membuang sampah yang bisa menyebabkan banjir.
“Itu digerakkan desa-desa kalau bisa punya Perdes. Karena kita lihat banyak saluran-saluran di dalam selokan-selokan kecil kadang-kadang rumah membangun pager di atas selokan bahkan selokan di dalam pager,” ungkapnya.
Lanjutnya, Program PU terkait dengan pembangunan jalan raya. Selama ini kadang-kadang fokus bangun jalan, tapi lupa dibarengi dengan saluran air yang seharusnya satu paket antara peninggian (peningkatan) jalan dengan saluran.
“Demikian juga dengan Dinas Pertanian, terkait irigasi memang kewenangan mereka. Tetapi ketika urusan musim kayak gini, maka harus ada duduk bersama. Fungsi sungai ini apakah hanya mutlak sebagai fungsi irigasi atau juga untuk distribusi pemecah air, sehingga bisa tidak terkumpul di satu titik dan bisa mengurangi,” tambahnya.
Abdillah Nasih ke depan berharap kepada OPD jangan ego sektoral karena penanganan banjir banyak melibatkan stakeholder. “Ada PU. Binamarga, Sumber Daya Alam, Perkim, DLHK dan dinas-dinas yang lain,” ucapnya.
Ia mencontohkan banjir dikarenakan masalah sampah sungai kadang-kadang masih menjadi perdebatan kewenangan. “Jika masalah sampah di sungai kewenangan SDA, tetapi ketika sampah sudah diangkat ke daratan itu kewenangan DLHK welehan gegeran, itu kewenangan DLHK satu sisi. Jadi tidak boleh ego sektoral harus sampai tuntas masalah sampah.” tandas Nasih.
Terusnya, “Begitu juga urusan normalisasi ketika barang dibawah di dalam sungai ketika diangkut dan dibawah ke tempat pembuangan kewenangan siapa? diatur jangan sampai ego sektoral. Percuma sampah sungai dihilangkan normalisasi dilakukan jika sudah naik ke daratan jadi gegeran (ribut).” Pungkasnya (yun).
About The Author
