Pernyataan Salah Satu TA Adalah Taktik Klasik Untuk Mengalihkan Beban
JOMBANG, –Metrosoerya.com.- Isu pengangkatan Tenaga Ahli (TA) Bupati Jombang kembali menyeruak ke permukaan. Namun alih-alih mendapat klarifikasi yang menenangkan, publik justru disuguhkan narasi lempar tanggung jawab yang menyulut pertanyaan lebih besar: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab?
Dalam sebuah pernyataan yang dinilai menghindar dari esensi persoalan, Joko Prasetyo, SH, MH salah satu TA yang kini disorot publik mengklaim legalitas penugasannya. “Yang jelas saya sebagai TA sudah punya legalitas sesuai regulasi yang ada,” tegasnya. Namun anehnya, ia mengarahkan media untuk bertanya langsung ke Pemkab Jombang.(Sumber berita panji nasional)
Langkah ini menuai sorotan tajam. Aktivis kebijakan publik, Rehal, menilai pernyataan tersebut sebagai taktik klasik untuk mengalihkan beban. “Ini jelas upaya membenturkan persoalan ke Sekda dan Kadiskomdig. Padahal semua tahu, yang mengangkat TA adalah Bupati. Kenapa sekarang Sekda dan Kadis Komunikasi yang justru dilempar pertanyaan? Ini bukan transparansi, ini strategi politik adu domba,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rehal mengkritisi absennya seluruh TA dalam konferensi pers resmi Pemkab yang digelar untuk meluruskan isu. Forum yang seharusnya menjadi ruang keterbukaan justru berubah menjadi panggung senyap. “Konferensi pers itu malah jadi lelucon. Tidak satu pun TA muncul. Padahal isu yang dibahas langsung menyangkut mereka. Yang hadir justru terlihat seperti orang-orang di bawah tekanan, datang tanpa dasar yang kuat. Ini jelas pemandangan yang menyedihkan,” ucapnya.
Rehal menambahkan, konferensi pers tersebut justru menguatkan dugaan publik bahwa ada operasi ‘lempar batu sembunyi tangan’. Saat publik menuntut kejelasan, para aktor utama menghilang dari panggung. “Ini bukan soal regulasi lagi, ini soal moral publik. Ketika rakyat menggugat, jawabannya bukan buang muka. Tapi hadir, menjelaskan, dan bertanggung jawab.”
Kebisuan pejabat kunci seperti Sekda Agus Purnomo dan Kadiskomdig Endro Wahyudi karena kemungkinan sebenarnya mereka tahu bahwa hal itu bukanlah tanggung jawabnya,dari prosedur awal mereka tidak tau tentang pengangkatan TA,Dikonfirmasi media, keduanya tak memberi jawaban, baik melalui pesan WhatsApp maupun panggilan telepon. Bahkan saat didatangi langsung ke kantor, jawaban yang muncul hanyalah, “Sedang rapat.”
*Saat birokrasi sibuk bersembunyi, publiklah yang menjadi korban.*
Isu TA di Jombang kini bukan sekadar soal teknis pengangkatan, tapi telah berkembang menjadi cerminan bagaimana pejabat publik menyikapi akuntabilitas. Jika polemik ini terus dibiarkan, maka yang hilang bukan sekadar kepercayaan tapi juga wajah demokrasi lokal yang seharusnya dibangun di atas transparansi dan keberanian menjawab.
Di tengah bisu yang disengaja ini, pertanyaan publik justru terdengar semakin lantang: siapa yang sebenarnya takut bicara?(Pul)
