Bupati Harus Waspadai para pembisik dan orang orang di Lingkaran Dekatnya
JOMBANG, –Metro Soerya.Polemik dugaan intervensi birokrasi di Kabupaten Jombang memasuki babak baru. Kali ini, kritik keras datang dari Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik sekaligus tokoh masyarakat, Dr. Solikin Rusli, yang menilai kebijakan mutasi besar-besaran Bupati Jombang terlalu tergesa-gesa dan berisiko tinggi.
“Itulah yang saya khawatirkan sejak awal. Bupati ini masih baru menjabat, minim pengalaman politik, dan belum memiliki referensi yang cukup untuk mengambil keputusan strategis—apalagi melakukan mutasi besar-besaran,” ujarnya, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, rotasi jabatan adalah hal lumrah dalam pemerintahan. Namun, jika dilakukan secara masif tanpa seleksi ketat, hal itu membuka ruang intervensi pihak-pihak yang mengaku dekat dengan pusat kekuasaan.
“Akhirnya yang muncul adalah orang-orang yang merasa punya jasa, yang melobi lewat berbagai cara demi posisi strategis. Ini berbahaya,” tegasnya.
Dr. Solikin juga mengkritik proses rekrutmen pejabat dan staf yang dinilai tidak berbasis kompetensi. Bahkan, ia menuding ada figur yang bukan berasal dari institusi pendidikan kredibel namun tetap mendapat posisi.
“Kalau dari universitas yang jelas, wajar. Tapi kalau hanya karena kedekatan, itu patut disayangkan,” tambahnya.
Lebih serius lagi, ia mengungkap dugaan keterlibatan seorang mantan narapidana kasus korupsi sebagai aktor penting di balik pusaran mutasi. Figur ini, menurutnya, memiliki rekam jejak buruk dalam pengelolaan anggaran dan pernah terjerat kasus besar.
“Kasihan Bupati jika dikelilingi orang-orang seperti ini. Saat masalah muncul, yang menanggung risiko adalah beliau,” tandasnya.
Dr. Solikin menekankan agar Bupati tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku berjasa, apalagi jika kedekatan tersebut digunakan untuk melobi dan melakukan transaksi jabatan.
“Saya yakin Bupati tidak butuh kompensasi. Tapi orang-orang di sekitarnya bisa saja memanfaatkan situasi. Itulah bahayanya,” ujarnya.
Ia mendorong agar rotasi dilakukan bertahap dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif, bukan sekadar pergantian massal.
“Rotasi itu secukupnya saja. Lihat dulu rekam jejaknya. Jangan asal ganti, apalagi yang tidak perlu diganti,” sarannya.
Pengamat ini juga mengingatkan bahwa pengangkatan tenaga ahli yang tidak kapabel hanya akan membebani anggaran daerah.
“Tenaga ahli itu harus punya integritas dan kompetensi. Jangan asal tunjuk hanya karena kedekatan politik menjelang pemilu,” katanya.
Menutup pernyataannya, Dr. Solikin menyerukan agar Bupati lebih mendengar aspirasi publik dan melibatkan figur-figur profesional yang memiliki komitmen terhadap pelayanan publik, bukan sekadar loyalis politik.
“Tata kelola pemerintahan harus diisi orang-orang profesional, bukan hanya yang pandai membangun kedekatan,” pungkasnya.( pul)
