Isu mutasi apakah akan patuh pada prosedur dan rekomendasi BKN, atau justru tunduk pada tekanan politik?
JOMBANG metrosoerya– Publik Jombang kembali diguncang isu sensitif. Sebuah daftar yang diduga memuat rencana mutasi sejumlah pejabat struktural di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang beredar luas dan memicu kontroversi.
Dalam dokumen yang bocor ke publik tersebut, tertulis sejumlah nama pejabat yang akan dimutasi, lengkap dengan catatan afiliasi politik. Bahkan, posisi strategis seperti Direktur RSUD Jombang yang kini dijabat Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes. disebut-sebut bakal diganti oleh dr. Puji Umbaran, MKP.
Selain itu, rencana pergeseran juga menyasar posisi Wakil Direktur Umum dan Keuangan, Wakil Direktur Pelayanan, hingga beberapa kepala bagian, subbagian, dan pejabat fungsional. Tidak sedikit nama yang ditandai sebagai “orangnya bupati sebelumnya” serta beberapa yang diberi label “promosi”.
Lebih mengejutkan, dokumen itu juga mencantumkan usulan mutasi ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di luar RSUD, seperti Dinas PPKB PPPA, Dinas Kesehatan, hingga Dinas PUPR/PERKIM.
Pengamat Hukum: Jika Benar, Cacat Hukum
Menanggapi beredarnya data tersebut, praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik di Jombang, Syarahuddin alias Bang Reza, menilai rencana mutasi yang diduga sarat kepentingan politik tersebut berpotensi cacat hukum.
“Jika data yang beredar itu benar, maka ini jelas cacat hukum. Mutasi tidak boleh dilakukan atas dasar kepentingan politik imbas Pilkada, melainkan harus berbasis kompetensi dan mekanisme job fit,” tegas Bang Reza saat ditemui wartawan, Minggu (24/8/2025).
Menurutnya, proses mutasi seharusnya baru dilakukan setelah uji kesesuaian jabatan (job fit) selesai digelar dan memperoleh rekomendasi resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kenapa sampai ada nama Direktur RSUD dan sejumlah pejabat yang diberi tanda ‘orang bupati sebelumnya’, seolah-olah mau dihapus dan diganti dengan orang tertentu? Ini mengindikasikan aroma politis yang kental,” kritiknya.
Ingatkan Bupati Warsubi Agar Patuhi Regulasi
Bang Reza mengingatkan Bupati Jombang, Warsubi, agar tidak terjebak pada praktik mutasi yang berpotensi melanggar aturan dan memicu konflik kepentingan.
“Kita mendukung jika mutasi dilakukan sesuai aturan. Tapi jika tidak, tentu akan kita kritisi. Bupati harus mendengarkan masukan tokoh masyarakat, akademisi, hingga ulama, agar tidak timbul masalah hukum di kemudian hari,” ujar Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid ini.
Ia juga menilai, manajemen RSUD Jombang selama beberapa tahun terakhir sudah mengalami banyak perbaikan, mulai dari pelayanan hingga prestasi. “Sangat disayangkan jika sebuah sistem yang sudah baik diacak-acak karena kepentingan politik,” tandasnya.
Menurutnya, mutasi semestinya menyasar OPD yang memang membutuhkan evaluasi atau untuk mengisi jabatan yang kosong, bukan sekadar mengganti pejabat yang dianggap tidak sejalan secara politik.
Pemkab Jombang: Masih Tunggu Rekomendasi BKN
Di sisi lain, Pemkab Jombang membenarkan adanya rencana mutasi dan promosi jabatan di sejumlah OPD, termasuk RSUD. Namun, hingga kini pelaksanaannya belum bisa dilakukan.
Kepala BKPSDM Jombang, Bambang Suntowo, menegaskan seluruh proses mutasi telah berjalan sesuai prosedur dan masih menunggu rekomendasi dari BKN.
“Prosesnya sudah kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Saat ini kita masih menunggu rekomendasi dari BKN,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).
Pemkab mengaku rotasi jabatan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan yang cukup banyak. Berdasarkan data, per 1 Mei 2025 terdapat 79 jabatan struktural kosong di lingkungan Pemkab Jombang, dan jumlah tersebut berpotensi bertambah.
Kesimpulan: Mutasi Wajar dan kewenangan bupati, namun politisasi bukanlah hal yang wajar
Isu mutasi di Jombang bukan hal baru, namun bocornya dokumen yang diduga sarat kepentingan politik menjadi persoalan serius. Semua pihak kini menunggu langkah Pemkab Jombang: apakah akan patuh pada prosedur dan rekomendasi BKN, atau justru tunduk pada tekanan politik? (Pul)
