Transparansi Dana Kas Makam, serta Warga Dukuh Bulak Banteng Sekolahan Harapkan Pembangunan Sekolah Negeri

Surabaya|metrosoerya.com – Transparansi pengelolaan dana kas makam mencuat di kawasan Jalan Dukuh Bulak Banteng Sekolahan, Surabaya. Pada Rabu (27/8/2025) sekitar pukul 09.00 WIB, Tajab, salah satu Ketua RT setempat, mempertanyakan sumber anggaran pembangunan tempat keranda jenazah dan musala yang didirikan di area makam.

Dalam pertemuan tersebut, Tajab menanyakan langsung kepada Ketua RW, Edi Susanto, mengenai asal dana pembangunan.
“Untuk membangun tempat keranda jenazah ini anggarannya dari mana, Pak RW?” tanya Tajab.

Edi Susanto menjawab bahwa pembangunan berasal dari kas makam. “Setiap ada warga yang meninggal, keluarga memberikan kontribusi Rp500 ribu. Rinciannya, Rp100 ribu untuk kas makam, Rp200 ribu untuk satu orang penggali jika dua orang Rp 400. Jadi dana tersebut murni berasal dari keluarga duka dan sebagian warga sekitar Dukuh Bulak Banteng,” jelasnya.

Lebih lanjut, Edi Susanto menegaskan bahwa pengelolaan kas makam berada di bawah struktur kepengurusan. Ketua pengurus makam dijabat oleh Eka (RW 7), bendahara oleh Juhari, sementara sekretarisnya dirinya sendiri.
“Dulu tahun 2024 saya yang pegang kas, sekarang sudah diserahkan ke bendahara, Pak Juhari. Saat saya menjabat, dana kas mencapai Rp19 juta dalam kurun waktu 2–3 tahun. Dana tersebut kemudian dialokasikan untuk pembangunan tempat keranda jenazah dan musala,” paparnya.

Total anggaran pembangunan mencapai Rp27 juta, terdiri dari Rp7 juta dari kas baru serta tambahan dari donatur warga setempat. “Kami berharap seluruh RT dari RW 1 hingga RW 8 dapat berpartisipasi demi kelancaran pembangunan ini,” pungkas Edi Susanto.

Selain pembangunan musala, sejumlah tokoh masyarakat juga menyampaikan aspirasi agar Pemerintah Kota Surabaya membangun Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah tersebut. Mereka menilai kebutuhan sekolah baru sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu SDN di Dukuh Bulak Banteng Sekolahan.

“Anak-anak banyak yang terpaksa sekolah jauh dari rumah. Kami sudah mengirimkan dokumen permohonan resmi ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan sepengetahuan Lurah, LPMK, RT, RW, dan tokoh masyarakat. Namun hingga kini belum ada jawaban konkrit,” ujar salah satu tokoh masyarakat.

Warga berharap Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti permohonan pendirian SDN baru agar kebutuhan pendidikan di Dukuh Bulak Banteng Sekolahan dapat terpenuhi.

Pewarta: Tajab

Editor: (@gus)