Tim percepatan tegaskan tidak ada tendensi politik, beny : claim tanpa data,indikator kinerja,laporan berbasis penelitian serta publikasi siapapun bisa
JOMBANG – Metro Soerya. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Jombang, Irfan Kharisma, menegaskan bahwa tim yang baru dibentuk ini bekerja secara profesional tanpa ada muatan politik.
“Tim ini netral, tidak ada tendensi politik sama sekali. Kami dipilih bukan karena jasa politik di masa lalu, tetapi karena profesi dan pengalaman. Itu adalah komitmen Abah Bupati sejak awal,” tegas Irfan usai menghadiri rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (27/8).
Tim ini beranggotakan lima orang dengan spesialisasi berbeda. Masing-masing diberi mandat sesuai bidang keahliannya:
Ketua Tim, Irfan Kharisma, bertugas mengawasi jalannya seluruh OPD agar program tetap sesuai rencana.
Budi, pakar investasi, diamanahi untuk membuka akses masuknya investor dan memperluas peluang modal bagi pembangunan Jombang.
Rini, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hadir sebagai “penjaga pagar” agar kebijakan daerah tidak tersandung persoalan hukum.
Heru Gunadi, pakar ekonomi kreatif, diminta mengembangkan potensi wisata dan wirausaha lokal yang dianggap masih belum tergarap maksimal.
Ivan Wahyudi, dosen komunikasi politik Universitas Airlangga, dipercaya meracik strategi komunikasi publik agar program pemerintah lebih mudah dipahami masyarakat.
Namun, pembentukan tim ini menuai sorotan publik. Sejumlah pengamat kebijakan dan kalangan masyarakat mempertanyakan transparansi serta urgensi pembentukan tim tersebut, mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBD.
“Banyak masyarakat Jombang yang tidak ikhlas APBD digunakan untuk membayar mereka,” kritik beny Hendro Yulianto SH salah satu pengamat kebijakan publik.
1. Bidang Investasi
Beny menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih rendah. “Terbukti saat paripurna kemarin, target PAD jeblok. Bahkan Pemkab masih kebingungan mencari sumber setoran PAD pasca penurunan PBB-P2,” ungkapnya.
2. Aspek Hukum dan Tata Kelola
Meski Rini disebut sebagai benteng antikorupsi, kenyataannya Pemkab dinilai masih rawan pelanggaran. “Pemkab hampir kecolongan dalam pengisian jabatan kemarin, tahapannya nyaris tidak sesuai prosedur. Praktik jual beli jabatan, proyek, dan fee masih santer terdengar,” bebernya.
3. Ekonomi Kreatif dan UMKM
Pengembangan ekonomi kreatif juga dikritik. “Masih banyak warga Jombang yang kesulitan ekonomi. Pemkab tidak memahami potensi tiap desa, UMKM, hingga sektor unggulan. Contohnya, sentra lele, kerajinan furniture, susu sapi, dan ekonomi pesantren, tidak pernah mendapat perhatian serius,” tegasnya.
4. Komunikasi Publik
Strategi komunikasi juga dipertanyakan. “Pernyataan Bupati yang kontradiktif seperti ‘Sosialis Komunis, Sosialis Kapitalis’ hanya menimbulkan kebingungan. Para pakar seharusnya bekerja berbasis riset dan data, bukan sekadar jargon politik,” ucapnya
Beny menekankan bahwa Tim Percepatan Pembangunan seharusnya menyajikan data, indikator kinerja, serta laporan berbasis penelitian, bukan hanya mengandalkan klaim keberhasilan.
“Kalau hanya memberi pernyataan klaim tanpa data, masyarakat juga bisa. Tidak perlu gelar doktor untuk itu,” sindirnya.
Beny juga mengingatkan agar Pemkab Jombang untuk mempublikasi kinerja Tim Percepatan Pembangunan yang terdiri dari sejumlah Tenaga Ahli agar dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja.
“Publikasi kinerja Tim Percepatan Pembangunan yang terdiri dari Tenaga Ahli yang ditunjuk Pemkab ini harus dilakukan agar dapat dipantau langsung oleh masyarakat, dengan tujuan supaya dapat membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya daerah, selain itu publikasi kinerja Tenaga Ahli dapat membantu meningkatkan kualitas kinerja dengan memotivasi Tenaga Ahli untuk bekerja lebih baik’, tutur Beny
Menurut Beny , ada berbagai cara untuk Mempublikasi Kinerja Tenaga ahli yang ditunjuk pemkab jombang ( pul)
