Ini Himbauan Ketua DPRD Sidoarjo Kepada Satuan Layanan Kesehatan Kabupaten Sidoarjo
Sidoarjo – Metrosoerya.com
Banyaknya aduan pasien yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan terutama kelas tiga yang dinilai diskriminatif. Hal inilah mengundang prihatin banyak orang, salah satunya Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Abdillah Nasih.
Saat di temui di ruang kerjanya Kantor DPRD Sidoarjo Cak Nasih (sapaan akrab) menghimbau kepada seluruh rumah sakit, klinik kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk mengutamakan penanganan pasien dahulu katimbang yang lain. Kamis (4/9/2025)
“Ya belajar dari banyak kasus keluhan-keluhan masyarakat, dan upaya agar kedepan pelayanan kesehatan di Sidoarjo semakin baik dan prima. Maka harapan kami dari DPRD Sidoarjo seluruh rumah sakit yang ada di Sidoarjo ini, baik swasta ataupun negeri (pemerintah) ataupun klinik-klinik harus mengutamakan sisi layanan, jadi ketika pasien datang dilayani dulu secara medis, perkara urusan surat-surat itu bisa nomor sekian,” ujarnya
Legislator PKB ini mencotohkan beberapa minggu lalu ada kejadian yang menyebabkan meninggalnya balita yang diduga lambatnya penganan rujukan karena orang tua korban diharuskan menyelesaikan administrasi terlebih dahulu padahal BPJS aktif. Berkacamata kejadian tersebut bisa diambil pelajaran bahwa, pasien tidak boleh nunggu beberapa menitpun karena beresiko fatal, harus segera dilayani.
“Melayani pasien secara cepat, ketika ditanya masalah administrasi harapan kami pun juga tidak boleh ada dikotomi pembelian. Apakah ini pasien BPJS Kesehatan atau paket umum karena punya hak pelayanan sama. Sangat tidak adil kemudian masyarakat ditanya ini BPJS apa?, tanyanya.
Ia mengkhawatirkan ketika pasien umum diutamakan dan pasien BPJS di nomor sekiankan (diskriminasi). Hal demikian tidak boleh terjadi di Sidoarjo. “Harapan kami adalah seluruh pasien-pasien masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan harus berkeadilan bersama,” harapnya.
Bila ada rumah sakit atau klinik kesehatan swasta, yang mempersulit dan tidak sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) terutama yang kemitraan dengan BPJS. Maka DPRD Sidoarjo akan memanggil agar BPJS mengevaluasi kemitraan kepada rumah sakit tersebut.
“Jika ada rumah sakit yang melanggar aturan itu, tentu sangat merugikan rumah sakit itu sendiri, jangan sampai kejadian kemudian BPJS kita minta untuk memutuskan kemitraan,” tegasnya.
Apalagi BPJS sekarang ada UHC (Universal Health Coverage) yakni target sistem kesehatan yang menjamin setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan finansial. “Jadi di kita sudah ada program UHC. dimana masyarakat itu terlayani secara gratis lewat program itu,” tandasnya.
Cak Nasih menegaskan, penyelamatan nyawa adalah paling utama. Nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan sebagai bentuk sumpah jabatan dokter (medis). “Kami mohon mengutamakan penyelamatan nyawa dulu baru kemudian ngomong masalah administrasi,” Pungkas Cak Nasih yang juga Ketua DPC. PKB. Sidoarjo. (yun/znr).
