,RAPAT PARIPURNA DPRD KITA MALANG penyampaian jawaban walikota terhadap pandangan umum fraksi Atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD TA 2025
MALANG.metrosoerya.com – DPRD Kota Malang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Walikota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di gedung sidang, Senin (08/9/2025).
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jawaban atas pandangan umum beberapa fraksi atas penyelesaian persoalan revitalisasi tiga pasar yang berada di Kota Malang yaitu Pasar Besar, Pasar Induk Gadang dan Pasar Blimbing yang menjadi prioritas.
Kendati demikian, Wali Kota Wahyu belum bisa memastikan penyelesaian persoalan tiga pasar tersebut, namun pihaknya semua persoalan akan diselesaikan secepatnya.
“Terkait pesoalan-persoalan lama yang belum selesai, kita gak akan menargetkan waktunya kapan, namun beberapa tahapan-tahapan sudah dilakukan karena lebih cepat lebih baik,” jelasnya.
Menurutnya, tahapan – tahapan yang segera dilakukan yaitu mengkaji ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) baik dengan investor maupun koordinasi dengan pedagang. Langkah ini diambil untuk melihat sejauh mana kewajiban yang sudah dijalankan maupun yang belum berjalan.
“Kita akan mengkaji PKSnya, pedagang -prdagang kemudian pihak investornya, nanti setelah saya pelajari hak-hak yang sudah dilakukan dan kewajiban yang belum akan menyampaikan kepada mereka,” jelas Wahyu
“Apabila mereka tidak bisa melakukan kewajibannya tersebut ya kita selesai sampai disini, kalau bisa dijalankan ya kita lihat kembali dengan batas waktu tertentu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita megungkapkan bahwa pihaknya meminta ketegasan Pemkot untuk menyelesaikan persoalan-persoalan agar segera tuntas.
“Kami minta ketegasan Pemkot agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut, kalau ini belum bisa ya setidaknya tahun 2026 sudah tuntas,” ujarnya.
Amithya juga menyoroti persoalan pasar yang telah menjadi perhatian sejak lama dan melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat.
“Karena itu, kami menekankan perlunya komitmen bersama agar ada langkah nyata dalam penyelesaiannya, maka diperlukan suatu langkah tegas. Jika tidak, ini akan terus berlarut-larut,” pungkasnya.( van )
