Pergantian Direktur RSUD Jombang Terjawab, aroma KKN dan bocoran dokumen untuk menyingkirkan orangnya Bu Mundjidah terealisasi
Jombang metrosoerya– Gonjang-ganjing mutasi pejabat di Kabupaten Jombang akhirnya terbukti nyata. Bocoran dokumen kabinet yang semula dianggap sebatas isu, kini sahih setelah pelantikan pejabat manajerial pada Kamis, 11 September 2025.
Sorotan publik tertuju pada dua kursi strategis di RSUD Jombang:
dr. Pudji Umbaran, M.KP. resmi dilantik sebagai Direktur RSUD Jombang, menggantikan posisi Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes.
Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes. bergeser menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
Pergantian pucuk pimpinan ini menguatkan fakta bahwa skenario mutasi telah disusun rapi jauh hari, sebagaimana ditunjukkan dalam bocoran dokumen yang lebih dulu beredar.
Namun, bukan hanya pergantian direktur yang menjadi perhatian. Dari daftar pelantikan, nama Anang Sumariono, S.Kep.NS., M.Kes.
fungsional penata anestesi yang kini resmi menjabat sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Jombang ikut menjadi sorotan.
Informasi yang beredar menyebutkan, Anang Sumariono merupakan kerabat Bupati Jombang, sehingga penunjukannya kian mempertebal dugaan adanya kepentingan politik dalam skema mutasi kali ini.
Dengan demikian, tiga kursi strategis di tubuh RSUD Jombang direktur, pergeseran mantan direktur, dan wakil direktur seluruhnya masuk dalam pusaran mutasi tersekenario. Publik menilai hal ini bukan lagi sekadar rotasi biasa, melainkan bukti gamblang bahwa bocoran dokumen kabinet benar adanya.
Sejumlah kalangan mengkhawatirkan, masuknya figur dengan kedekatan politik dapat menimbulkan konflik kepentingan di tubuh RSUD Jombang. Terlebih, rumah sakit ini merupakan fasilitas kesehatan terbesar dan menjadi rujukan utama masyarakat Kabupaten Jombang.
Kritik Keras dari Akademisi
Pengamat politik sekaligus akademisi, Dr. Solikin Rusli, turut angkat bicara. Ia menilai bahwa apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa kabar yang beredar sebelumnya bukanlah fitnah, melainkan fakta.
“Berarti info yang beredar saat ini benar adanya, termasuk dr. Pudji yang pernah bilang itu fitnah. Bupati juga menyatakan mutasi murni demi kinerja dan tanpa tendensi politik. Memang mutasi adalah hak bupati, tapi jangan ingkari ucapan yang sudah pernah dinyatakan sendiri. Apakah syarat jadi pejabat dan politisi harus pandai bersilat lidah? Saya kira ilmu politik sekalipun tidak mengajarkan begitu,” tegasnya.
Dr. Solikin juga menilai langkah mutasi ini lebih tampak sebagai upaya menyingkirkan pejabat-pejabat yang selama ini dianggap loyal kepada bupati terdahulu.
“Saya sudah menduga. Secara politik, meskipun bupati bilang ini untuk penyegaran kinerja, saya tidak percaya. Pasti ada maksud untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap loyal kepada bupati lama,” ujarnya.
Menurutnya, pelantikan ini memperlihatkan bahwa mutasi bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan sarat aroma politik. Birokrasi Jombang kini menjadi ajang pertarungan antara rezim lama dan penguasa baru.
“Mutasi ini tidak murni bertujuan untuk penyegaran atau peningkatan kinerja. Justru lebih condong ke arah balas dendam politik karena tidak didasarkan pada kriteria profesional yang jelas. Ini sangat tidak sehat dan berbahaya bagi tata kelola pemerintahan,” tambahnya.
Publik Menanti Transparansi
Kritik ini menambah panjang daftar sorotan terhadap kebijakan mutasi Bupati Jombang. Publik kini menanti penjelasan terbuka mengenai dasar obyektif dan transparansi dalam penunjukan pejabat, terutama untuk posisi strategis di sektor kesehatan.
Apalagi RSUD Jombang memegang peran vital dalam pelayanan masyarakat. Jika birokrasi diwarnai kepentingan politik, maka dikhawatirkan pelayanan publik akan ikut terpengaruh.
Satu hal pasti, pelantikan pejabat kali ini menegaskan: apa yang semula disebut bocoran dokumen kabinet, kini benar-benar menjadi kenyataan.
Ketua DPC PPP Jombang, Ema Umiyyatul Chusnah, pun memilih irit komentar. Saat dimintai tanggapan soal bocoran data yang menyeret nama Bu Mundjidah, ia hanya menjawab,
“Ngapunten, saya no comment,masyarakat yang bisa menilai sendiri.”
(pul)
