Pengamat Bongkar Rekam Jejak Pudji Umbaran: RSUD Pernah Jadi Sorotan Nasional
JOMBANG METROSOERYA– Gonjang-ganjing mutasi pejabat di tubuh RSUD Jombang terus menuai kritik. Praktisi hukum sekaligus pengamat politik Jombang, Syarahuddin alias Bang Reza, menilai pencopotan dr. Ma’mroatus Sa’diyah (Ning Eyik) dari kursi direktur RSUD dan digantikan oleh dr. Pudji Umbaran adalah kebijakan janggal sekaligus blunder besar.
Awalnya, Reza sempat mengapresiasi Bupati Warsubi yang menjalankan mekanisme jobfit sebelum mutasi. Namun kini ia berbalik menuding Pemkab Jombang bermain-main dengan birokrasi. Pasalnya, hasil jobfit tidak pernah dipublikasikan oleh panitia seleksi (pansel). Keputusan mutasi pun dianggap lebih bernuansa like and dislike serta kepentingan politik, bukan berdasarkan kompetensi.
“Pencopotan direktur RSUD ini janggal. Coba saja tanyakan ke masyarakat soal pelayanan RSUD Jombang, bagus mana era Ning Eyik dengan dokter Pudji? Kinerja pansel jelas dipertanyakan,” tegas Reza, Sabtu (13/9/2025).
Jejak Kelam Pudji Umbaran
Menurut Reza, rekam jejak dr. Pudji saat memimpin RSUD Jombang sebelumnya tidak bisa dihapus begitu saja. Catatan digital memperlihatkan sederet persoalan, mulai dari keluhan pelayanan rumah sakit yang tidak ramah hingga tindakan menghalangi wartawan yang hendak meliput.
“Masyarakat masih ingat, era Pudji penuh keluhan. Setelah beliau dicopot, RSUD mulai berbenah dan nama baik rumah sakit kembali pulih. Kenapa sekarang justru dipasang lagi? Ini kan aneh,” sindir Reza.
Ia khawatir, kembalinya Pudji hanya akan membawa RSUD pada manajemen kekacauan seperti lima tahun silam.
Mutasi Diduga Sesuai Bocoran Dokumen
Lebih jauh, Reza juga menyinggung bocoran dokumen mutasi pejabat yang sebelumnya beredar luas. Dokumen tersebut sempat dianggap hoaks, namun terbukti benar setelah mutasi diumumkan.
“Data yang kami pegang sama persis dengan mutasi yang dilakukan Warsubi. Nama Ning Eyik dicopot dan diganti dokter Pudji, hanya tukar posisi. Ini persis dengan bocoran jauh sebelum jobfit digelar. Jadi buat apa jobfit kalau hasilnya sudah diatur?” sergahnya.
Reza bahkan menyebut, dalam bocoran dokumen itu tertulis jelas bahwa orang-orang peninggalan Bupati lama, Mundjidah Wahab, akan “dihabisi” dalam proses mutasi.
Desak Publikasi Hasil Jobfit
Reza mendesak pansel dan Pemkab Jombang berani membuka hasil jobfit ke publik. Menurutnya, masyarakat berhak tahu indikator apa yang dipakai sehingga direktur lama bisa kembali dilantik.
“RSUD ini menyangkut nyawa masyarakat loh. Jangan main-main. Jangan sampai kita kembali ke era pelayanan buruk seperti dulu. Kalau memang transparan, buka hasil jobfit biar publik menilai siapa yang layak,” ucapnya.
Ancaman Demo dan Laporan ke KPK
Lebih keras lagi, Reza memperingatkan bahwa masyarakat punya hak untuk melawan jika kebijakan pemerintah daerah merugikan rakyat. Ia menyebut potensi gelombang demonstrasi hingga pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka lebar.
“Kasihan warga Jombang kalau kebijakan pemerintah cuma jadi ajang kepentingan politik. Kalau terus begini, jangan salahkan rakyat kalau turun ke jalan bahkan melapor ke KPK,” tandasnya. (PUL)
