Pemerintahan Tanpa Koordinasi! Wakil Wali Kota Blitar Meledak Soal Mutasi Pejabat: “Saya Tidak Dilibatkan Sama Sekali!”
Blitar||Metrosoerya.com.— Aroma panas kian menyengat di tubuh Pemerintah Kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba, secara terbuka meledak di depan publik, mempertanyakan mutasi sejumlah pejabat yang digelar pada Senin (13/10/2025) pagi di Balai Kusumawicitro.
Pasalnya, Elim mengaku tidak pernah diajak bicara, tidak dikonsultasikan, bahkan tidak diberi tahu siapa saja pejabat yang dimutasi.
> “Saya tidak hadir karena saya tidak diajak bicara sama sekali tentang mutasi ini. Sebagai Wakil Wali Kota, saya merasa kurang pantas hadir dalam acara yang saya bahkan tidak tahu siapa saja yang dilantik,” ujar Elim dengan nada tegas dan kecewa.
Menurut Elim, undangan pelantikan baru diterimanya pada Minggu malam pukul 18.00 WIB, hanya beberapa jam sebelum acara berlangsung. Ia menyebut, semua proses berjalan tertutup dan tanpa transparansi.
> “Saya minta daftar nama pejabat yang dilantik kepada BKPSDM, tapi tidak diberi. Katanya hanya menjalankan perintah. Tapi saya tidak tahu, perintah dari siapa,” ujarnya sarkastis.
Kemarahan Elim bukan tanpa alasan. Ia menilai, tindakan sepihak ini menunjukkan adanya retak koordinasi di lingkaran kekuasaan Pemkot Blitar.
Lebih jauh, ia bahkan menuding bahwa fungsi dan perannya sebagai Wakil Wali Kota telah dikesampingkan secara sistematis.
> “Saya kira ini bukan sekadar miskomunikasi, tapi sudah mengarah pada pengabaian fungsi Wakil Wali Kota. Saya tidak tahu apakah rotasi ini sudah sesuai aturan. Karena itu saya tidak hadir agar tidak dianggap menyetujui sesuatu yang saya sendiri tidak tahu prosesnya,” tegasnya.
Elim juga menyentil janji politik yang dulu ia dan Wali Kota usung bersama: membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Namun kenyataannya, kata dia, justru kini pemerintahan berjalan tanpa keterbukaan dan tanpa koordinasi.
> “Sebagai Wakil Wali Kota, saya punya fungsi pengawasan. Apa yang terjadi ini akan saya laporkan ke Kementerian Dalam Negeri. Biar jelas, apakah mutasi ini sah dan sesuai aturan atau tidak,” tandasnya.
Tak berhenti di situ, Elim juga membongkar bahwa selama ini dirinya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan anggaran daerah.
Ia hanya sekali hadir dalam rapat APBD 2026, itu pun karena adanya pemotongan anggaran sebesar 18 persen atau sekitar Rp114 miliar.
> “Selama ini saya tidak diajak bicara soal anggaran. Banyak OPD juga belum menyerahkan laporan kerja tahunan. Kalau dibiarkan, saya akan bersurat ke Inspektorat agar dilakukan pemeriksaan,” tegasnya lagi.
Elim menutup pernyataannya dengan nada getir menyinggung soal terbatasnya kewenangan yang diberikan padanya, meski dirinya hadir setiap hari menjalankan tugas di Balai Kota.
> “Saya tetap ke kantor setiap hari dan menjalankan fungsi pengawasan, tapi bagaimana saya bisa mengawasi kalau banyak hal yang tidak saya ketahui,” pungkasnya.(Via)
