JOMBANG, Metro soerya — Dunia pendidikan di Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, tengah diguncang isu disharmoni.
Sejumlah tenaga pendidik di salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) melaporkan adanya praktik kepemimpinan otoriter, arogan dan diskriminatif yang dilakukan oleh kepala sekolah (kepsek) mereka.
Kondisi ini mencuat setelah para guru mulai bersuara terkait lingkungan kerja yang dinilai tidak sehat dan penuh intimidasi.
Salah seorang guru berinisial U mengungkapkan bahwa kepemimpinan kepsek tersebut jauh dari prinsip kolegialitas.
Alih-alih membina, oknum kepsek itu diduga sering melontarkan ancaman dan menerapkan kebijakan tebang pilih yang menciptakan segregasi di antara staf pengajar.
“Kami bekerja di bawah tekanan hebat. Kata-kata ancaman sering terlontar, dan sikap subjektifnya dalam memperlakukan guru sangat mencolok,”
Senada dengan U, guru lain berinisial T mengaku kerap menjadi sasaran intimidasi hingga ancaman yang berlebihan tanpa alasan yang rasional.
Ia merasa martabat tenaga pendidik direndahkan melalui pola komunikasi yang searah dan intimidatif.
“Kami diperlakukan seolah bawahan yang tidak memiliki hak suara. Sedikit saja berbeda pandangan, ancaman sanksi langsung membayangi,” tutur T.
Ironisnya, konflik internal ini sebenarnya telah sampai ke telinga dinas pendidikan sejak pertengahan 2025 lalu.
Namun, laporan yang disampaikan melalui Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jombang seolah menguap tanpa tindak lanjut konkret.
Absennya respons dari pihak dinas memicu polemik yang tak kunjung usai, diperparah lemahnya pengawasan manajerial di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Akibatnya, suasana di lingkungan sekolah kian bergejolak, dipenuhi rasa saling curiga yang secara langsung mulai mengganggu efektivitas proses belajar mengajar siswa.
Merasa aspirasi mereka tersumbat, para guru kini tengah menyusun surat pengaduan resmi yang ditujukan langsung kepada Kepala Disdikbud Jombang.
Mereka mendesak adanya evaluasi total terhadap jabatan Kepsek tersebut demi menyelamatkan kondusivitas pendidikan di sekolah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Disdikbud Jombang, Wor Windari, belum memberikan keterangan resmi.
Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui sambungan telepon maupun kunjungan langsung ke kantor dinas belum membuahkan hasil.(pul)
