Anggaran Desa Ngaglik Kasiman Kolam Renang Terbengkalai Jadi Sorotan
METRO SOERYA -Bojonegoro // Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ngaglik, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, tahun anggaran 2021-2024, kini menjadi perhatian publik. Dugaan penggelembungan anggaran dan pelaksanaan program fiktif terus mencuat, memicu keresahan warga yang merasa tidak puas dengan realisasi program pembangunan.
Masyarakat setempat mengeluhkan tidak transparannya pengelolaan anggaran, dengan sejumlah program yang dinilai tidak berdampak signifikan. Beberapa item yang diduga menjadi titik mark-up anggaran dan indikasi penyiasatan mencakup bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.
Salah satu contoh yang disorot adalah pembangunan kolam renang di desa tersebut. Proyek ini menelan anggaran puluhan juta rupiah, namun kondisinya kini terbengkalai dan tidak dapat digunakan.
“Kolam renang itu tidak sesuai standar, bahkan terlihat asal jadi. Ini menandakan lemahnya perencanaan di desa kami,” ungkap seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan.
Kepala Desa Ngaglik, Suncoko, membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya selalu transparan dalam menyampaikan laporan anggaran kepada masyarakat. Melalui pesan WhatsApp kepada media,pada (4/12/2024). ia menjelaskan bahwa Pemdes Ngaglik rutin mengadakan arisan bulanan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat RT/RW sebagai wadah komunikasi terkait anggaran.
“Setiap tanggal 25, Pemdes Ngaglik mengadakan arisan rutin dengan BPD, RT/RW. Semua anggaran dan realisasi selalu kami sampaikan. Kami juga berpesan kepada RT, RW, dan BPD untuk menyampaikan informasi kepada warga. Jika masih ada pertanyaan, warga dipersilakan langsung menyampaikan ke Pemdes atau melalui perwakilan BPD maupun RT/RW. Kami terbuka untuk memberikan penjelasan, baik secara langsung maupun berdasarkan data di lapangan,” ujar Suncoko.
Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya meredam keresahan masyarakat. Banyak warga merasa bahwa laporan tersebut tidak menjawab kecurigaan terkait pengelolaan dana desa yang mereka anggap kurang akuntabel.
Ahmad Arifin, seorang aktivis asal Bojonegoro, turut menyoroti isu ini dan mendorong aparat penegak hukum untuk segera bertindak.
“Jika masyarakat sudah resah, kejaksaan harus segera turun tangan untuk memeriksa pengelolaan dana desa. Desa Ngaglik bisa menjadi sampling pemeriksaan oleh KPK agar ada efek jera dan memastikan tidak ada lagi pihak yang bermain-main dengan dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat,” tegas Ahmad.
Ia menambahkan, kehadiran lembaga penegak hukum dapat memberikan kejelasan dan memastikan anggaran desa digunakan secara benar dan transparan sesuai peruntukannya.
Proyek kolam renang yang terbengkalai menjadi simbol lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Desa Ngaglik. Warga menilai anggaran puluhan juta rupiah yang digelontorkan untuk proyek ini seharusnya diarahkan pada kebutuhan prioritas desa yang lebih mendesak.
“Kolam renang itu bukan kebutuhan mendesak. Selain terbengkalai, proses pembangunannya pun terkesan asal-asalan,” ujar warga lainnya.
Pengamat menilai bahwa audit menyeluruh terhadap pengelolaan DD dan ADD di Desa Ngaglik sangat mendesak. Dugaan mark-up dan proyek fiktif mencerminkan perlunya peningkatan pengawasan, baik dari tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Langkah hukum dan evaluasi mendalam dari lembaga terkait diharapkan dapat memberikan solusi terhadap persoalan ini. Akankah Desa Ngaglik mampu membuktikan pengelolaannya bersih, atau justru menjadi titik awal reformasi pengelolaan dana desa di Bojonegoro? Waktu dan tindakan tegas dari pihak berwenang yang akan menjawabnya.
KA.Biro: Bojonegoro
(Yudianto)
About The Author
