Di Balik Isu Mutasi Pejabat, RSUD Jombang Klarifikasi Polemik Gagalnya Rehab Masjid

JOMBANG metrosoerya– Isu mutasi pejabat dan polemik gagalnya rehab masjid RSUD Jombang kembali ramai dibicarakan setelah salah satu media menyorot kepemimpinan Dr. dr. Ma’murotus Sa’diyah, M.Kes.

kabar tersebut seolah mempertegas dugaan kebenaran bocoran dokumen kabinet yang sebelumnya beredar di kalangan masyarakat. Namun, klarifikasi langsung dari Direktur RSUD Jombang menegaskan bahwa informasi yang beredar masih simpang siur dan perlu diluruskan.

Sebelumnya, sebuah dokumen yang diduga bocor ke publik mencantumkan sejumlah nama pejabat yang akan dimutasi, termasuk posisi strategis Direktur RSUD Jombang. Nama dr. Puji Umbaran, MKP. disebut-sebut akan kembali menjabat sebagai direktur, menggantikan Dr. Ma’murotus. Tidak hanya itu, bocoran juga menyebut adanya pergeseran di jajaran wakil direktur, kepala bagian, hingga mutasi lintas OPD seperti Dinas Kesehatan, PPKB PPPA, dan PUPR/PERKIM.

Klarifikasi Dr. Ma’murotus Sa’diyah

Menanggapi isu tersebut, Dr. Ma’murotus memberikan jawaban melalui pesan singkat kepada wartawan. Ia menegaskan tidak memahami detail isu apapun dan meminta publik tidak berspekulasi.

“Waalaikum salam… setelah dr. Puji, direkturnya Pak Budi Nugroho. Saya tidak paham masalah itu, mas. Yang lebih tahu tentu PPK-nya,” tulisnya singkat.

Pernyataan ini menegaskan bahwa permasalahan rencana rehab masjid RSUD Jombang bukan kewenangan dirinya pribadi, melainkan ranah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pemerintah daerah.

Sementara itu, saat dihubungi, dr. Puji Umbaran yang namanya disebut dalam dokumen bocoran tersebut tidak memberikan tanggapan apa pun.

Polemik Rehab Masjid: Fakta dan Klarifikasi

Salah satu media online sebelumnya menyorot gagalnya rencana rehab masjid RSUD Jombang yang telah digagas sejak akhir 2021 dengan nilai anggaran sekitar Rp 5 miliar. Media tersebut menyebut kegagalan proyek terjadi setelah pergantian pimpinan dari dr. Puji Umbaran ke Dr. Ma’murotus Sa’diyah, bahkan menilai hal itu sebagai “raport buruk” manajemen baru.

Namun, klarifikasi yang diterima menyebut bahwa anggaran Rp 5 miliar itu masih sebatas rencana dan belum pernah muncul dalam DPA RSUD Jombang. Artinya, dana yang disebut sudah “fix” sejatinya masih berupa rencana yang belum terealisasi.

Seorang ASN di RSUD Jombang yang enggan disebut namanya menegaskan:

“Anggaran Rp 5 miliar itu masih belum ada, itu cuma rencana. Jadi kalau rehab gagal, ya otomatis dananya juga belum muncul,” ujarnya.

Keterangan tersebut mempertegas bahwa tidak ada dana yang “hilang” atau “mangkrak,” melainkan proyek memang belum masuk tahap lelang dan masih dalam perencanaan ketika terjadi pergantian pimpinan.

Posisi Dr. Puji Umbaran

Sebagai direktur sebelumnya, dr. Puji Umbaran memang sempat menggagas rencana rehab masjid RSUD Jombang dengan konsep tiga lantai dan target rampung dalam 10 bulan. Proses pemaparan bahkan sudah dilakukan di hadapan Bupati Mundjidah Wahab kala itu. Namun, pergantian kepemimpinan membuat rencana tersebut tidak bisa dilanjutkan.

Meski demikian, sumber internal RSUD menilai kegagalan realisasi bukan semata tanggung jawab direktur baru. Perubahan manajemen, prosedur penganggaran, hingga dinamika politik jelang akhir masa jabatan bupati juga ikut berpengaruh terhadap keberlangsungan proyek.

Penekanan Klarifikasi

Dengan demikian, tudingan bahwa kegagalan rehab masjid menjadi “potret buruk kepemimpinan” Dr. Ma’murotus Sa’diyah patut dilihat secara lebih objektif. Fakta menunjukkan bahwa:

1. Anggaran rehab belum ada secara nyata, masih sebatas rencana.

2. Pergantian direktur bukan faktor tunggal kegagalan, melainkan juga terkait dinamika politik dan birokrasi.

3. Tidak ada penyalahgunaan dana karena proyek tidak pernah sampai pada tahap pencairan atau pelaksanaan.

Publik diharapkan lebih jernih dalam melihat persoalan ini, bahwa kegagalan rencana rehab masjid RSUD Jombang bukan semata tanggung jawab direktur yang baru, melainkan bagian dari proses panjang birokrasi dan dinamika pemerintahan kala itu. (Pul)