Mutasi Perdana Bupati Warsubi: Reformasi Birokrasi atau Balas Dendam Politik?
JOMBANG METROSOERYA– Bupati Jombang Warsubi resmi melaksanakan mutasi perdana dengan melantik 25 pejabat manajerial di lingkungan Pemkab Jombang, Kamis (11/9/2025).
Dalam pernyataannya, Warsubi menegaskan mutasi tahap pertama ini murni berbasis kompetensi dan bertujuan meningkatkan kinerja birokrasi. Ia bahkan mengklaim tidak ada praktik jual beli jabatan.
Namun, publik justru dibuat bertanya-tanya. Pasalnya, sejumlah kursi strategis masih dibiarkan kosong. Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada empat jabatan kepala OPD dan satu staf ahli yang belum terisi, yakni:
1. Kepala Satpol PP (sebelumnya dijabat Thonsom Pranggono, kini Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan).
2. Kepala Dinas Perhubungan (Budi Winarno kini menjabat Kepala Badan Kesbangpol).
3. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Agung Hariadi kini menjabat Kepala Dinas Sosial).
4. Kepala DPMPTSP (Wor Windari kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).
5. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik (Mochamad Saleh kini Kepala Dinas Peternakan).
Warsubi berdalih, kekosongan jabatan itu akan diisi secara bertahap. “Masih banyak yang kosong. Nanti step by step, kita isi. Rencananya mutasi ini akan dilakukan dalam tiga tahap,” ujarnya.
Bocoran Data Mutasi RSUD Jombang Jadi Fakta
Meski diklaim berbasis kompetensi, mutasi ini kembali memunculkan polemik. Beberapa pekan sebelumnya, beredar sebuah data bocor yang memuat rencana mutasi di RSUD Jombang. Dalam dokumen itu, nama-nama pejabat dicap sebagai “orang Mundjidah Wahab” – bupati periode sebelumnya.
Anehnya, bocoran itu terbukti benar. Direktur RSUD Jombang, dr. Ma’murotus Sa’diyah, ditukar posisi dengan Pudji Umbaran. Kini, Ma’murotus menjabat Kepala Dinas PPKB P3A, sedangkan Pudji Umbaran resmi menduduki kursi Direktur RSUD Jombang.
Praktisi hukum Jombang, Syarahuddin alias Bang Reza, menilai hal ini janggal. “Jika data yang beredar itu benar, maka mutasi cacat hukum. Tidak boleh ada dasar politik dalam rotasi jabatan, apalagi dikaitkan dengan pilkada. Mutasi harus berbasis kompetensi dan jobfit,” tegas Direktur Firma Hukum SSA Al-Wahid itu (24/8/2025).
Menurutnya, data bocor sebelum proses jobfit rampung mengindikasikan adanya kepentingan politik. “RSUD Jombang sudah cukup baik dalam manajemen dan pelayanan. Sayang kalau kemudian diutak-atik demi kepentingan kelompok tertentu,” imbuhnya.
Pengamat: Warsubi Harus Jujur ke Publik
Sementara itu, pengamat senior Jombang, Aan Anshori, mendesak agar Warsubi jujur kepada publik terkait tujuan mutasi ini.
“Aku bertanya-tanya, apa benar mutasi ini demi mengoptimalkan kinerja birokrasi? Atau sekadar politik pencitraan agar terlihat bekerja? Aku cenderung pada opsi kedua,” tegasnya.
Aan menyebut ada dua hal kontradiktif. Pertama, tidak ada laporan evaluasi kinerja yang dipublikasikan sebelum mutasi. Kedua, proses jobfit dilakukan tertutup tanpa transparansi. “Kalau alasannya kinerja, maka OPD yang dimutasi harusnya buruk. Tapi bupati juga sering mengklaim pembangunan sukses. Ini jelas kontradiktif,” ujarnya.
Ia menilai langkah Warsubi lebih pada upaya menjaga wibawa ketimbang memperbaiki sistem birokrasi. “Strategi kuno agar terlihat bekerja. Sayangnya publik tidak diberi penjelasan kenapa seseorang diganti dan penggantinya layak duduk di posisi itu,” tambahnya.
Aan juga menyinggung setidaknya tujuh persoalan serius di Jombang yang mestinya jadi prioritas:
1. Pengangguran hampir 30 ribu orang.
2. Stunting mendekati 4 ribu kasus.
3. Mismanajemen pajak daerah (PBB dan BPHTB).
4. Aroma korupsi di desa.
5. Minimnya perlindungan anak dan perempuan.
6. Layanan publik, khususnya Dukcapil, yang belum optimal.
7. Masalah pendidikan: anak putus sekolah lebih dari 5 ribu serta persoalan MBG.
“Sudahkah Bupati mempertimbangkan hal-hal ini sebelum melakukan mutasi? Mbok ya DPRD jangan diam saja. Apa nggak malu dengan gaji dan tunjangan besar yang mereka terima?” pungkasnya. (Pul)
