Kepala Pekon Se-Kecamatan Limau Tak Satu Pun Berpartisipasi Dalam Pembersihan Material Longsor, Ada Apa??

Kepala Pekon Se-Kecamatan Limau Tak Satu Pun Berpartisipasi Dalam Pembersihan Material Longsor
Metrosoerya.com. Tanggamus -Bencana longsor di Jalan Raya Ketapang memutus akses penghubung Kecamatan Limau – Kota Agung Timur. Siang malam, tim gabungan BPBD bersama TNI-Polri berjibaku membersihkan material longsor di enam titik lokasi agar jalan segera bisa dilalui kembali, Sabtu (13/9/2025)
Tapi sangat di sayangkan,seharus nya pekerjaan pembersihan jalan akibat longsor kepala Pekon (Kades ). ikut andil dalam hal ini namun satu pun kepala Pekon (Kades) SE kecamatan limau tak tampak batang hidung nya
Di tengah kerja keras itu, Kepala Pekon se-Kecamatan Limau justru tak kunjung menunjukkan partisipasinya. Padahal, peran mereka sangat dibutuhkan di saat kondisi darurat.
Seorang anggota tim BPBD menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab lintas sektor. Artinya, seluruh OPD termasuk kepala pekon wajib terlibat.
“Selama ini kepala pekon di Kecamatan Limau tidak pernah hadir. Padahal seharusnya mereka ada di lapangan. Justru pihak kecamatan, Koramil, dan Polsek yang rutin membantu,”Ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Kepala Pekon bukan sekadar soal tenaga, tetapi juga soal kebersamaan.
“Semua OPD, baik kesehatan, pendidikan, perkebunan, dan terutama kepala pekon harus punya andil. Gotong royong itu bukan jargon. Kepala pekon jangan hanya sibuk urusan anggaran desa, tapi juga harus bertanggung jawab saat bencana,”Tegasnya, melalui komunikasi WhatsApp
Perbandingan mencolok terlihat dengan Kecamatan Cukuh Balak. Saat banjir dan longsor melanda, kepala pekon di wilayah itu justru aktif turun ke lapangan.
“Di Pekondoh, Putih Doh, dan pekon-pekonnya yang lain, mereka sigap berkoordinasi dan membantu masyarakat,”Tambahnya.
Fakta ini menunjukkan lemahnya koordinasi di tubuh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Limau. Organisasi para kepala pekon itu seolah tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.
Ketiadaan kepala pekon di tengah bencana menjadi catatan serius. Bencana bukan sekadar urusan teknis BPBD atau aparat, melainkan tanggung jawab kolektif.
Saat masyarakat menderita, pemimpin di tingkat paling bawah semestinya hadir memberi solusi, bukan menghilang. Jika kepala pekon abai, maka semangat gotong royong hanya tinggal slogan kosong. (Red)