Kediri – Aktivitas angkutan material tambang galian C yang diduga melebihi kapasitas muatan (Over Dimension Over Load/ODOL) kembali menjadi sorotan warga di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Masyarakat mengkritisi dampak yang ditimbulkan, mulai dari kerusakan jalan desa hingga potensi risiko keselamatan pengguna jalan.
Pantauan pada Senin (23/02/2026) sekitar pukul 12.06 WIB di wilayah Poh Gunung, Desa Margourip, sejumlah truk bermuatan material tambang terlihat melintas di jalan desa. Kendaraan tersebut tampak membawa muatan penuh dengan bak tertutup terpal dan melaju di ruas jalan yang relatif sempit.
Jalan Desa Mulai Mengalami Retak
Warga setempat menyebut intensitas lalu lintas truk bertonase besar meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Mereka menilai kondisi tersebut berdampak pada infrastruktur desa yang sebelumnya telah diperbaiki.
“Belum lama diperbaiki, sekarang sudah mulai terlihat retak di beberapa titik. Kalau terus dilalui kendaraan berat, tentu daya tahan jalan berkurang,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, jalan desa tersebut pada dasarnya tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan berat secara terus-menerus. Selain mempercepat kerusakan, kondisi itu juga dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan.
Warga Mengaku Mendapat Tekanan
Sejumlah warga yang menyampaikan kritik mengaku mendapat respons yang mereka nilai sebagai bentuk tekanan verbal. Mereka menyebut ada pihak yang menyatakan aktivitas tersebut merupakan bagian dari proyek pemerintah sehingga tidak perlu dipersoalkan.
“Ada yang menyampaikan bahwa ini proyek pemerintah dan warga tidak perlu mempersoalkan. Kami hanya menyuarakan kekhawatiran soal kondisi jalan dan keselamatan,” ungkap seorang warga.
Namun demikian, warga menegaskan bahwa sikap kritis mereka bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan atau aktivitas usaha tambang, melainkan permintaan agar pelaksanaan di lapangan tetap sesuai aturan, termasuk terkait batas muatan kendaraan dan penggunaan jalan desa.
Kekhawatiran Soal Keselamatan
Jalan desa yang relatif sempit dinilai meningkatkan risiko kecelakaan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan anak-anak sekolah yang setiap hari melintas.
“Kalau berpapasan dengan truk besar, apalagi saat jam ramai, tentu ada kekhawatiran. Jalannya tidak terlalu lebar,” kata warga lainnya.
Warga Minta Klarifikasi dan Pengawasan
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan aparat terkait melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas angkutan material tersebut, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas, batas muatan kendaraan, serta kelayakan penggunaan jalan desa sebagai jalur distribusi.
Warga juga meminta adanya klarifikasi resmi apabila aktivitas tersebut memang merupakan bagian dari proyek pemerintah, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami tidak melarang orang bekerja. Kalau memang resmi dan sesuai aturan, silakan berjalan. Tapi aturan tetap harus ditegakkan dan keselamatan warga harus jadi prioritas,” tegas seorang tokoh masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola armada angkutan material, serta instansi terkait, belum memberikan keterangan resmi atas keluhan warga tersebut. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi lebih lanjut guna menjaga keberimbangan informasi.@Yanto
