JOMBANG – Metro soerya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji, menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pihak eksekutif dan legislatif dalam merancang arah pembangunan daerah.
Menurutnya, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD bukan sekadar usulan formal, melainkan instrumen krusial yang menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput dengan kebijakan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Implementasi Pokir yang dikelola dengan baik akan memberikan manfaat signifikan bagi keseimbangan roda pemerintahan. Keputusan pembangunan menjadi lebih adil dan akomodatif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Hadi Atmaji.
3 Pilar Utama Pokir DPRD
Hadi menjelaskan bahwa kedudukan Pokir dalam sistem perencanaan pembangunan bersandar pada tiga pilar fundamental:
1.Menjamin Representasi Rakyat Sebagai representasi sah masyarakat, anggota DPRD dinilai memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi riil konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Pokir memastikan perencanaan pembangunan tidak hanya terpaku pada data teknokratik, tetapi mencerminkan realitas lapangan.
2.Mendorong Partisipasi Masyarakat Melalui mekanisme reses, masyarakat dapat terlibat aktif dalam menentukan prioritas pembangunan. Hadi menyebut partisipasi ini sebagai indikator demokrasi yang sehat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif.
3.Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Semua usulan Pokir kini wajib melalui dokumen resmi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI). Hal ini menjamin transparansi karena setiap usulan dapat ditelusuri asal-usulnya, sekaligus meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran.
Dampak pada IPM dan Efisiensi Anggaran
Politisi asal PKB ini memaparkan bahwa pengelolaan Pokir yang tepat memiliki korelasi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jombang.
Hal ini dikarenakan usulan legislatif sering kali berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti:
-Sektor Pendidikan (Sarana dan prasarana sekolah)
-Sektor Kesehatan (Akses dan layanan medis)
Selain itu, Hadi mengklaim bahwa perencanaan yang partisipatif akan membuat penggunaan sumber daya daerah jauh lebih optimal.
“Efisiensi anggaran dapat tercapai karena alokasi dana diarahkan langsung pada sasaran yang tepat guna sesuai aspirasi masyarakat,” pungkasnya.(pul)
