Mojokerto l metrosoerya.com, – Polemik terkait sikap bungkam Kasat Narkoba Polres Mojokerto, AKP Erik, saat dikonfirmasi mengenai dugaan aliran dana, memicu beragam komentar dari tokoh nasional dan aktivis anti-narkoba. Salah satu suara keras datang dari Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, yang menyoroti persoalan ini sebagai bagian dari masalah besar dalam penanganan narkoba di Indonesia.
Menurut Wilson Lalengke, jaringan narkoba yang dikenal dengan istilah wercok alias wereng coklat merupakan salah satu sindikat terbesar dan terkuat di Indonesia. Ia menilai jaringan tersebut bukan hanya sekadar kelompok kriminal, melainkan organisasi yang terstruktur, rapi, dan kompak.
“Mereka bukan saja saling mendukung, tetapi juga saling melindungi. Mulai dari level pangkat balok siku hingga bintang,” tegas Wilson Lalengke, Senin, 09 Maret 2026 dari Jakarta.
Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini juga menyayangkan sikap masyarakat yang cenderung pasif meskipun sering dikecewakan oleh kinerja aparat penegak hukum. Ia menilai publik seakan terbiasa diam, meski dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru dipakai untuk membiayai operasional jaringan narkoba berbaju polisi. “Anehnya, kita rakyat Indonesia diam saja ketika uang kita banyak dipakai untuk membiayai operasional para wercok-parcok itu,” ujarnya sedih bercampur heran.
Selain Wilson Lalengke, kritik terhadap Polres Mojokerto juga datang dari Ketua Fast Respon Indonesia Center (FRIC) DPW Jawa Timur, Imam Arifin. Imam menilai sikap bungkam aparat dalam menghadapi isu serius seperti dugaan aliran dana narkoba hanya memperburuk citra kepolisian di mata masyarakat. Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah hal mendasar yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum.
Dukungan terhadap kritik ini juga disampaikan oleh Roy, seorang relawan anti-narkoba. Menurutnya, kasus di Mojokerto mencerminkan lemahnya komitmen aparat dalam memberantas narkoba. Roy menegaskan bahwa masyarakat sipil harus lebih aktif mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban aparat agar tidak terjadi pembiaran terhadap praktik yang merugikan bangsa.
Resonansi kritik tersebut tidak hanya berhenti pada tokoh nasional dan aktivis. Di media sosial, pemberitaan mengenai bungkamnya Kasat Narkoba Polres Mojokerto memicu gelombang komentar negatif dari masyarakat. Banyak warganet yang menilai bahwa sikap aparat semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kolom komentar dipenuhi dengan ungkapan kekecewaan, sindiran, hingga tuntutan agar kasus ini segera diusut secara transparan.
Fenomena ini menunjukkan adanya jurang kepercayaan antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Ketika isu narkoba yang begitu serius ditanggapi dengan sikap bungkam, publik merasa semakin jauh dari harapan akan keadilan. Kritik dari tokoh nasional, aktivis, hingga masyarakat umum menjadi sinyal kuat bahwa transparansi dan integritas aparat harus segera diperbaiki.
Kasus Mojokerto ini pada akhirnya bukan hanya soal dugaan aliran dana, tetapi juga soal bagaimana institusi penegak hukum menjaga kepercayaan rakyat. Jika aparat terus menutup diri, maka ruang bagi sindikat narkoba untuk berkembang semakin terbuka. Sebaliknya, jika aparat berani transparan dan tegas, kepercayaan publik dapat kembali dibangun, dan perang melawan narkoba bisa dijalankan dengan lebih efektif. (TIM/Red)
