SILPA 460 Miliar Disorot OLEH SEMUA FRAKSI dalam sidang PARIPURNA DPRD
Malang||Metrosoerya.- Sidang paripurna DPRD Kota Malang terhadap Ranperda pertanggungjawabab pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022,Kamis (27/07/2023).Dalam sidang tersebut sekalipun semua fraksi menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban pihak eksekutif.Namun ada beberapa catatan kritis yang disampaikan oleh fraksi-fraksi
Diawali oleh fraksi PDI Perjuangan,melalui juru bicaranya, Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyoroti penggunaan anggaran oleh pihak eksekutif ,baik dari kacamata keterpenuhinya dan pelaksanaan pemakaian anggaran itu
“Belanja Daerah oleh eksekutif tahun 2022 tidak optimal,hanya dikisaran 85,96 persen.Masih banyak anggaran yang belum terserap,sehingga masyarakat belum merasakan terlayaninya proses pembangunan dari pihak eksekutif.” Tegas wanita yang dipanggil Amithya itu
Fraksi PDI Perjuangan juga mengajak masyarakat, kritis terhadap kebijakan penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah kota Malang,terutama dalam persoalan mengatasi kemiskinan yang berada diangka 4.37 persen setara dengan 38.560 jiwa,meski sedikit mengalami perbaikan jika dibanding pada 2021 sesuai data BPS kota Malang.
Lemahnya penanganan persoalan sosial di Kota Malang ,ini tercermin dari tingginya Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang mencapai Rp.460.453.652.250,09 itu yang menjadi sorotan fraksi PDI Perjuangan
Sementara dari Fraksi PKB,penyampaian yang kritis namun solutif melalui juru bicaranya ,Arif Wahyudi menilai,terjadinya peningkatan Silpa di tahun 2022 diakibatkan rendahnya serapan penggunaan anggaran di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah ),sehingga disarankan oleh fraksi PKB agar segera dilakukan pengadaan barang dan jasa agar program-program pihak eksekutif bisa dieksekusi
“Untuk itulah kami menyarankan pada pihak pemerintah daerah kota Malang,ketika APBD sudah dibahas dan disepakati bersama.Perangkat daerah harus melakukan proses pengadaan barang dan jasa,dan tidak terganggu proses tehnis.” Ujar Arif Wahyudi.
Sementara dari fraksi Gerindra melalui juru bicaranya,mencatat soal belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp 805 Miliar lebih,dari anggaran Rp 900 an Miliar atau dikisaran 89,43 persen.Dan mempertanyakan faktor apa saja yang menjadi penyebab nya
Yang dilanjut oleh beberapa fraksi lainnya,melalui juru bicaranya masing-masing.Tetap dengan catatan kritisnya
( Van )